Pilihan-Pilihan Strategis Dalam Membangun Bangsa Yang Maju Berkelanjutan

PENDAHULUAN
Tak ada satu pun bangsa dewasa ini yang bebas dari masalah, walaupun sifat, kedalaman dan jangkauannya bervariasi. Untuk itu menjadi suatu keharusan dalam merumuskan strategi pembangunan bangsa untuk melihat bagaimana berbagai negara membentuk alur masing-masing dalam mengembangkan negaranya guna mencapai kemajuan yang lebih baik.
Makalah ini menelaah berbagai alur yang ditempuh berbagai bangsa di duinia, menguraikan masalah yang dihadapi saat ini, faktor-faktor strategis yang membuat bangsa-bangsa lebih cepat berkembang, kebijakan-kebijakan strategis yang perlu dirumuskan dan cara-cara pengimplementasiannya.[1]

ALUR PERTUMBUHAN BANGSA-BANGSA
Negara-negara bekas blok Eropa Timur sedang bergulat dengan tantangan yang belum pernah dialami dalam sejarahnya, yakni mengubah dirinya dari suatu per­ekonomian berencana terpusat menjadi perekonomian pasar. Dalam masa antaranya, beberapa kelompok vokal di dalam negara-negara bekas blok Soviet ingin mengembalikan perekonomian berencana terpusat yang lama, walaupun sistem tersebut tidak banyak memperbaiki tingkat hidup material mereka. Mereka lupa tentang antrean yang tak pernah habis, barang-barang yang rendah mutunya, layanan berkualitas rendah yang bersifat endemis dalam masyarakat-masyarakat ini. Memang benar bahwa Polandia, Hongaria, dan Republik Ceko telah mengalami perbaikan, kendati dengan formula-formula yang berbeda, semen­tara Rumania, Bulgaria, dan negara-negara yang dahulu bergabung dengan Rusia tertinggal secara menyedihkan.
Banyak negara Afrika terperosok dalam berbagai masalah, yang membentang dari korupsi, kekurangan bahan pangan, tingkat melek huruf dan produktivitas yang rendah, sampai ke AIDS dan penyakit-penyakit lainnya serta konflik-konflik etnis. Beberapa waktu yang lalu para ekonom dunia mengajukan pe­mecahan-pemecahan masalah bagi negara-negara Afrika yang kurang berkembang ini untuk jangka waktu lima puluh tahun, dan injeksi bantuan besar-besaran dari World Bank dan International Monetary Fund telah mengalir ke negara-­negara ini. Namun dengan tidak adanya pembangunan yang tampak secara jelas, nasihat para ekonom agaknya telah diabaikan atau tidak dil­aksanakan, atau solusi itu terbukti tidak mencukupi, atau bahkan kontra-produktif.
Dunia Barat yang lebih makmur pun menghadapi persoalan. PDB negara-negara Eropa telah mengalami stagnasi, dengan tingkat pengangguran yang tingi di beberapa negara-negara, dan modal pun agaknya telah lari ke wilayah-wilayah yang lebih menarik seperti di China. Prospek penciptaan lapangan kerja di Eropa tidak terlalu memberi harapan, sementara perusahaan-perusahaan Eropa menerapkan penciutan tenaga kerja dan mengadakan rekayasa ulang dari organisasi mereka yang sudah tertinggal dari Amerika Serikat. Sebaliknya Amerika Serikat, kekuatan dunia yang dominan dewasa ini, juga menghadapi pengangguran dan penyakit perkotaan, infrastruktur yang merosot, dan kemiskinan di tengah berbagai kelimpahan. Beberapa wilayah perdesaan dan perkotaan menyerupai daerah-daerah Dunia Ketiga dalam pengertian pendapatan yang rendah dan kondisi-kondisi hidup yang menyedihkan.
Titik terang dalam perekonomian global adalah beberapa negara di Asia Timur. Dimotori oleh Jepang pada tahun 1960an dan 70an, kemudian diikuti oleh Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia pada tahun 1980an.[2] Namun perekonomian-perekonomian yang tumbuh ini pun harus berhati-hati mengelola pertumbuhannya dan harus mewaspadai persoalan-persoalan yang telah dialami negara-negara Barat, persoalan-persoalan yang menyangkut kemacetan lalu-lintas yang tidak teratasi dan pencemaran udara, daerah-daerah kumuh di kota, para pekerja yang tidak terlindung jaminan keamanan dan sosialnya, dan seterusnya.

MASALAH BANGSA-BANGSA SAAT INI
Empat masalah utama yang menghantui banyak bangsa saat ini adalah: tingkat hidup yang rendah; masalah pertumbuhan penduduk; kurangnya lapangan pekerjaan; dan kemerosotan infrastruktur.
a. Tingkat Hidup yang Rendah
Di banyak negara, tingkat hidup kebanyakan penduduknya masih sangat rendah. Banyak keluarga yang harus hidup hanya dengan beberapa ratus rupiah dalam sehari. Dalam hal ini, negara kita termasuk negara yang tingkat hidupnya rendah sebagaimana ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disusun oleh UNDP. Pada saat ini kita menempati kedudukan yang ke 112 dari 175 negara, turun dua tingkat setelah ada dua negara baru yang dianalisis. Namun negara kita masih lebih baik dari rata-rata negara berkembang lainnya.
Selanjutnya, jurang antara negara-negara kaya dan miskin dalam kualitas hidup adalah sangat lebar. Angka IPM negara-negara OECD adalah 0,91 sedangkan negara-negara termiskin adalah 0,42. Di dalam masing-masing bangsa ada juga jurang yang lebar antara yang kaya dan yang miskin. Jurang tingkat hidup ini umumnya lebih besar di negara-negara sedang berkembang daripada negara-negara industri.
b. Masalah Pertumbuhan Penduduk
Kira-kira 4,1 milyar dari penduduk dunia hidup di Dunia Ketiga, yang kebanyakan dalam kondisi kemiskinan. Dalam tahun 2010 penduduk dunia diperkirakan mencapai 7,2 milyar orang, dengan hampir 5,9 milyar akan hidup di Dunia Ketiga.
Tingkat kelahiran yang eksplosif yang ditemui di banyak negara Dunia Ketiga berarti bahwa negara-negara ini menanggung beban untuk membantu jutaan orang yang umurnya kurang dari limabelas tahun. Dewasa ini, jutaan anak bekerja di sektor pertanian, di pabrik, di jalan, dan di tempat-­tempat sampah di banyak kota besar di Asia, Amerika Tengah, dan Ame­rika Latin. Kurangnya sarana sekolah adalah masalah utama bagi banyak bangsa-bangsa. Ini disusul dengan kurangnya sarana-sarana kesehatan dan pelayanan umum lainnya. Namun masalahnya tidak berhenti sampai di sini. Pada awal tahun 70an Pemerintah kita misalnya sudah membangun SD inpres di seluruh pelosok negara. Kini dunia menghadapi masalah, bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi tenaga kerja yang bertumbuh?
c. Masalah Keterbatasan Lapangan Pekerjaan
Teknologi meningkatkan produktivitas tetapi dapat mengurangi jumlah pekerjaan. Pertumbuhan dalam PDB dan pengangguran di banyak negara memberi indikasi bahwa kesempatan kerja secara konsisten telah tertinggal di belakang pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini, yang disebut pertum­buhan tanpa penciptaan lapangan kerja atau “jobless growth” dapat dilihat di negara-negara industri maupun negara-negara ber­kembang.
Walaupun hampir semua negara menghadapi masalah kekurangan lo­wongan pekerjaan, namun relatif terhadap negara-negara industri, tingkat-tingkat produktivitas tetap sangat rendah di negara-negara berkembang.
d. Masalah Prasarana
Prasarana yang mencukupi yang dapat dimanfaatkan dengan baik, tidak hanya men­dorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan tingkat hidup. Tetapi di negara-negara berkembang, prasarana fisiknya jauh dari memuaskan.[3] Konsumsi energi sangat rendah. Dan tidak semua desa mempunyai akses ke tenaga listrik. Dalam keadaan setiap negara menghadapi masalah, maka adalah penting untuk mengetahui strategi apa yang harus ditempuh untuk mengatasi berbagai masalah ini.
Perekonomian Dunia Ketiga adalah korban dari lingkaran setan. Pemerintah, yang sudah terbebani defisit anggaran belanja yang kronis dan besar, dihantui oleh krisis keuangan. Sebagian dari defisit ini berasal dari menurunnya kinerja badan-badan usaha milik negara, me­ningkatnya pengeluaran sosial, dan kelebihan tenaga kerja di sektor publik dibandingkan kemampuannya menyediakan upah yang layak. Untuk dapat bertahan dalam defisit ini, pe­merintah-pemerintah tersebut harus berhutang, yang kemudian menjadi beban yang berat dalam membayarnya. Hal ini memaksa mereka untuk dengan tajam mengurangi investasi dalam prasarana fisik maupun sosial. Prasarana yang kurang mengakibatkan pem­bentukan investasi yang rendah. Hal ini seterusnya mengakibatkan tingkat upah yang rendah dan tingkat kesempatan kerja yang rendah, yang meng­akibatkan konsumsi yang rendah dan motivasi yang rendah. Kedua hal terakhir ini mengakibatkan produktivitas yang rendah.
Selanjutnya produktivitas rendah berarti rendahnya keuntungan di satu pihak, yang akan membuat segan para investor potensial untuk berinvestasi lebih banyak, dan di pihak lain mempengaruhi penghasilan pajak yang diterima oleh pemerintah. Penghasilan pemerintah yang berkurang berarti bahwa hanya sedikit dari anggaran dapat diperuntukkan bagi pembangunan pra­sarana negara tersebut. Daur bencana ini akan berlanjut terkecuali bila di­terapkan suatu strategi pembangunan-kekayaan (wealth-building) untuk menyelamatkan perekonomian secara keseluruhan. ­
Argumen-argumen utama perlunya pembangunan kekayaan suatu bangsa dapat diterangkan sbb. Setiap bangsa memerlukan suatu kerangka dan pendekatan yang akan membantu memperjelas apa yang secara realistis dapat diharapkan untuk dilaksanakan. Setiap bangsa bercita-cita memiliki perekonomian yang maju, masyarakat yang sejahtera, dan proses politik yang demokratis. Setiap bangsa perlu membangun strategi-strategi pembangunan kekayaannya untuk memenuhi cita-cita ini. Perencanaan strategi-strategi yang efektif memerlukan dorongan strategis, sikap strategis dan implementasi rencana tersebut secara konsisten.

FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUK KEMAJUAN BANGSA
Menurut Kotler et.al. (1997), faktor-faktor yang berpengaruh dalam membentuk kemajuan suatu bangsa adalah: (a) kedudukan kompetitif secara global; (b) kekuatan dan kecenderungan global yang utama; dan (c) kemampuan bangsa.
a. Kedudukan Kompetitif secara Global
Dalam suatu perekonomian global yang sangat saling tergantung, kekayaan suatu bangsa sangat bergantung pada kedudukan kompetitifnya di pasar dunia. Setiap bangsa akan menghadapi pesaing-pesaing tertentu yang dekat, yakni, bangsa-bangsa lain yang mengejar sasaran pasar yang sama, dengan strategi-strategi yang sama atau serupa. Karenanya, secara konseptual kita dapat membagi negara-negara ke dalam kelompok-kelompok strategis bangsa-bangsa dimana anggota-anggotanya mengikuti strategi yang sama atau yang serupa dalam menghadapi pasar global.
Ada beberapa kelompok negara-negara yang perlu dicermati: (1) raksasa-raksasa industri; (2) negara-negara Amerika Latin; (3) negara-negara berpenduduk banyak yaitu China dan India; (4) bekas negara-negara Sosialis; (5) negara industri baru; (6) negara penghasil minyak; dan (7) negara-negara miskin. Setiap kelompok memiliki daya saing yang berbeda dan peran yang berbeda dalam perekonomian dunia. Setiap negara perlu dengan cermat memantau kedudukan kompetitif negaranya agar setiap tanda pelemahan dalam daya saingnya relatif terhadap negara-negara lain dapat dengan cepat diatasi.
b. Kekuatan dan Kecenderungan Global
Berakhirnya Perang Dingin membuat bangsa-bangsa mengalihkan pusat perhatiannya dari pergulatan militer dan politik ke tantangan-tantangan ekonomis. Bangsa-bangsa kini lebih bersaing untuk menciptakan kekayaan nasional daripada menguasai secara politis bangsa-bangsa lain.
Ada enam kekuatan fundamental yang mendasari peralihan ini: (1) meluasnya saling ketergantungan global; (2) meluasnya proteksionisme dan pertumbuhan blok-blok ekonomi regional; (3) transnasionalisasi dari PMA; (4) kemajuan-kemajuan pesat dalam teknologi; (5) meningkatnya konflik politik nasional; dan (6) meningkatnya masalah lingkungan. Kekuatan-kekuatan ini mempengaruhi negara-negara yang berbeda dengan cara-cara yang berbeda. Jadi, kita harus membaca munculnya kesempatan-kesempatan dan ancaman-ancaman yang berakibat dari kekuatan-kekuatan dan kecenderungan-kecenderungan global, dan menyimpulkan implikasi-implikasinya.
c. Kemampuan Bangsa
Setiap bangsa dapat merebut kesempatan atau menghadapi ancaman bergantung pada kemampuan yang dimilikinya. Kemampuan-kemampuan ini meliputi kebudayaan, sikap dan nilai suatu bangsa; kohesi sosial; anugerah faktor (resource endowment); organisasi industri; dan kepemimpinan pemerintah.
Kemampuan-kemampuan suatu bangsa harus dianalisis tidak hanya dalam pengertian ruang lingkup dan intensitas tiap unsur tetapi juga dalam pengertian efek-efek interaktif di antara unsur-unsur ini sepanjang waktu. Penilaian demikian membantu para pembuat kebijakan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan utama. Penilaian lingkungan intern dan ekstern membantu Pemerintah dalam menetapkan maksud, tujuan dan sasaran-sasaran pembangunannya secara tepat.
Pada akhirnya, setiap bangsa mendambakan perekonomian yang maju, masyarakat yang sejahtera, dan proses politik yang demokratis. Maksud dan tujuan pembangunan suatu bangsa perlu diarahkan untuk memenuhi aspirasi-aspirasi ini, seperti meningkatkan PDB per kapita, memperbaiki daya saing internasional, mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi, mempertahankan laju inflasi yang rendah dan stabil, meningkatkan kualitas kesehatan, meningkatkan kualitas SDM, menjaga lingkungan secara lestari, mewujudkan keamanan dan perdamaian, dan sebagainya.
Suatu bangsa perlu berusaha mengatur agar maksud dan tujuan adalah hirarkhis dari tingkat yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Di mana mungkin, maksud, tujuan dan sasaran-sasaran hendaknya disusun menurut prioritas. Para pembuat kebijakan perlu berusaha mencapai keseimbangan yang lebih besar di antara maksud dan tujuan ekonomis, sosial, dan politis. Maksud dan tujuan juga hendaknya dinyatakan secara kuantitatif dan dispesifikasi menurut besaran dan waktu.[4] Suatu bangsa hendaknya menetapkan sasaran-sasaran yang realistik. Tingkat-tingkatnya hendaknya berasal dari analisis lingkungan suatu bangsa: lingkungan kompetitif, baik intern dan ekstern. Akhirnya, beberapa maksud dan tujuan memiliki hubungan trade-off. Jadi, para pembuat kebijakan hendaknya menghindari inkonsistensi dalam maksud dan tujuan suatu bangsa.
Menandingi pola-pola kekuatan/kelemahan, kesempatan/ancaman, dan persaingan/kerja sama dengan maksud, tujuan serta sasaran-sasarannya merupakan dasar bagi perumusan dorongan strategis suatu bangsa. Perbedaan-perbedaan dalam kekayaan relatif dan daya saing kompetitif suatu bangsa akan menghasilkan rumusan-rumusan yang berbeda bagi dorongan strategis suatu bangsa dan selanjutnya lintasan ekonomi yang akan diambil.
Ada banyak lintasan ekonomi yang dapat ditempuh negara-negara dalam mengejar pembangunan kekayaan. Lintasan-lintasan ini antara lain: (1) model Korea yang selektif; (2) model Hong Kong yang fundamentalis; (3) model Singapura dengan teknologi tinggi dan pembangunan jasa jasa; (4) model Chile dengan pembangunan perekonomian bebas; (5) model Cina dengan pembangunan sektor primer dan industri teknologi rendah; (6) model Rusia dengan pembangunan industri berat; (7) model Hongaria dengan gradualisme; dan (9) model Polandia dengan terapi kejut. Tiap model memiliki keunggulan dan kekurangannya.
Tidak ada satu lintasan yang terbaik menuju pembangunan yang cepat bagi semua negara. Setiap bangsa tunduk pada seperangkat unik kesempatan-kesempatan, kendala-kendala, dan kondisi-kondisi kompetitif. Dengan menilai keunggulan dan kekurangan tiap lintasan, sesuai dengan perangkat unik kesempatan, kendala, dan kondisi kompetitif suatu bangsa, para pembuat kebijakan kemudian perlu memilih atau mengembangkan lintasan yang optimal bagi bangsa yang bersangkutan.

KEBIJAKAN STRATEGIS
Visi strategis suatu bangsa harus diterjemahkan ke dalam garis-garis pedoman yang pragmatis dan konkrit untuk mengidentifikasi kebijakan publik yang spesifik untuk memperbaiki daya saing. Hugh Mosley dan Gunter Schmid (1993) dalam Kotler et.al. (1997) menyebutkan bahwa daya saing suatu bangsa terdiri dari daya saing mikro dan daya saing internasional. Daya saing mikro (keunggulan kompetitif) adalah kemampuan perusahaan-perusahaan domestik untuk menjual produk-produknya dalam pasasan global, berdasarkan daya tarik relatif dari harga dan mutu dibandingkan dengan pesaing asing mereka. Perusahaan yang mampu beroperasi dengan biaya rendah, termasuk tenaga kerja murah dan sumber daya alam yang melimpah, memiliki keunggulan kompetitif karena mereka bisa lebih bersaing dalam harga.
Di pihak lain, daya saing internasional suatu bangsa (keunggulan komparatif), menunjuk pada kemampuannya untuk mencapai penghasilan faktor yang tinggi dalam perekonomian global. Bila suatu bangsa bersaing hanya berdasarkan keunggulan tenaga kerja murah, ia harus mempertahankan agar tingkat upah dan kondisi hidup tenaga kerjanya selalu rendah. Karenanya, tujuannya bukanlah semata-mata ikut serta dalam perdagangan internasional tetapi ikut serta dengan tingkat, upah yang tinggi atas dasar keunggulan produktivitas, layanan, mutu, dan inovasi. Dalam hal ini kebijakan publik dapat memainkan peranan yang terpadu.
Untuk meningkatkan daya saing suatu bangsa diperlukan dua jenis kebijakan publik: kebijakan primer dan kebijakan dukungan.
a. Kebijakan Primer Pemerintah
Para pembuat kebijakan harus merumuskan kebijakan-kebijakan primernya untuk bersaing dan bekerja sama dengan negara-negara lain. Ketiga kebijakan primer itu mencakup kebijakan investasi, industri, dan perdagangan.
Kebijakan Investasi
Banyak pemerintah kini menyadari bahwa sangat sulit untuk mendasarkan pertumbuhan ekonomi dengan terutama mengandalkan diri pada perusahaan-perusahaan domestiknya sendiri. Dewasa ini kebanyakan pemerintah bersaing dalam menarik perusahaan asing untuk berinvestasi di negara mereka. Investasi asing memberi berbagai manfaat. la memperbaiki efisiensi perekonomian dengan mendorong persaingan, dengan menuntut perbaikan dalam mutu dari komponen yang dipasok serta tenaga kerja. Pertumbuhan global dalam investasi asing telah meningkatkan keterkaitan dan ketergantungan di antara bangsa-bangsa.
Investasi asing langsung (FDI) suatu bangsa mempunyai dua tujuan dasar. Dalam jangka pendek, suatu strategi FDI yang baik berusaha menarik investasi asing, dan dengan demikian memperbesar jumlah modal yang tersedia bagi bangsa yang bersangkutan. Pembuat kebijakan hendaknya memandang bangsa sebagai suatu mata rantai dalam rantai internasional kegiatan penambahan nilai. Kita hendaknya berusaha menempatkan kedudukan bangsa kita agar sangat kompetitif dalam bagian-bagian spesifik dari rantai nilai tersebut. Dalam jangka panjang, setiap bangsa perlu menggunakan aliran masuk investasi untuk memberikan manfaat jangka panjang. Kebijakan-kebijakan nasional perlu mendorong perusahaan-perusahaan asing agar membantu meningkatan ekspor, mengadakan investasi dalam modal manusia dan fisik, dan mempermudah alih teknologi.
Kebijakan Industri
Kekuatan ekonomi suatu bangsa bergantung pada pilihan-pilihan dan kesehatan dari industri-industri secara individual maupun secara kelompok. Ke1ompok atau klaster industri adalah sekumpulan segmen industri-industri yang terkait, yang saling memiliki kaitan-kaitan vertikal dan horizontal di antara mereka. Industri-industri terkait mengakibatkan efek sinergisitas bagi suatu kelompok industri. Ini mencakup efek bola salju, dan efek luberan (baik teknologi menyebar maupun teknologi fusi). Dengan cara yang sama, industri pendukung. disamping peningkatan nilai tambahnya, memainkan peranan penting dalam menciptakan ekonomi ekstern, yakni menciptakan efek-efek satelit dalam kelompok industri.
Literatur menyatakan bahwa ciri yang dominan dari suatu klaster industri adalah konsentrasi geografis dan adanya spesialisasi sektoral. Walaupun suatu klaster sering ditandai dengan industri tertentu namun dapat melibatkan berbagai cabang industri yang berbeda.
Kebijakan Perdagangan
Promosi dan bantuan ekspor oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, memainkan peranan yang semakin penting dalam persaingan internasional yang semakin berkembang. Ada dua kategori pendekatan yang digunakan berbagai negara untuk mempromosikan ekspor: secara langsung dan secara tidak langsung. Program-program langsung memusatkan diri pada sisi permintaan. Sedangkan program tidak langsung memusatkan diri pada sisi pasokan. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan bersifat interaktif.
Untuk meyakinkan agar strategi promosi ekspor suatu bangsa adalah efektif, dua kaitan harus ikut diperhitungkan: kaitan antara promosi ekspor dan penetrasi impor; dan kaitan antara diversifikasi dan spesialisasi ekspor. Yang tersebut pertama menyangkut efisiensi ekspor jangka-pendek, sedangkan yang kedua menyangkut efektivitas ekspor jangka panjang.
b. Kebijakan Pendukung
Beberapa kebijakan pendukung diperlukan untuk memungkinkan agar kebijakan-kebijakan primer pemerintah bekerja dengan efisien. Ini mencakup kebijakan makroekonomi, pembangunan infrastruktur, dan penataan kelembagaan.
Kebijakan Makroekonomi
Keadaan ekonomi suatu negara ditentukan oleh seperangkat kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter yang diarahkan untuk meningkatkan stabilitas dan kelangsungan ekonomi, dan untuk meningkatkan kemakmuran yang merata. Suatu bangsa mengembangkan kebijakan-kebijakan makroekonomi untuk menangani inflasi; mengelola investasi modal; mengelola tingkat nilai tukar mata uang asing; mengelola kebijaksanaan fiskal; menangani pengangguran; dan untuk menangani kejutan-kejutan dari luar (external shocks).
Pembangunan Infrastruktur
Khususnya dalam tahap dini pembangunan, infrastruktur industri sangat kritis bagi pembangunan eknonomi. Pembangunan infrastruktur utama mencakup: (1) pembangunan infrastruktur fisik; (2) pembangunan infrastruktur teknologi; (3) pembangunan modal manusia; dan (4) pembangunan badan-badan usaha wirausahawan dan bisnis kecil.
Penataan Kelembagaan
Berkembangnya spesialisasi, kesalingtergantungan dari berbagai unsur ekonomi, dan kompleksitas hubungan mereka menyebabkan makin perlunya merumuskan kerangka hukum dan kelembagaan yang jelas. Kerangka tersebut akan mencakup: (1) perlindungan hak milik; (2) pengaturan dan deregulasi industri; (3) privatisasi; (4) kebijakan hubungan industri; (5) kebijakan pembangunan redistributif; dan (6) kebijakan kohesi sosial. Tanpa kerangka kelembagaan ini, ketidakpastian hasil-hasil investasi sulit diduga dan karenanya efektivitas ekonomis akan berkurang secara drastis.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Kebijakan publik yang diuraikan terdahulu adalah penting untuk meningkatkan daya saing suatu bangsa. Kebijakan-kebijakan ini memberi indikasi fungsi-fungsi mana yang akan dijalankan oleh pemerintah. Selanjutnya tiga hal yang juga sangat penting menurut Kotler et.al. (1997) untuk mengimplementasikan strategi pembangunan kekayaan suatu bangsa adalah: menilai kekuatan dan kelemahan bangsa; menyadari dilema dan trade-off di antara pilihan-pilihan kebijakan; dan membangun hubungan bisnis-pemerintah yang baik.
Menilai Kekuatan dan Kelemahan Negara
Karena pemerintah sering dapat memperburuk keadaan perekonomian, kegagalan pasar tidak selalu membenarkan campur tangan pemerintah. Di pihak lain kegiatan pencari-rente yang tidak produktif ditemui tidak saja dalam kegiatan negara yang tidak efisien tetapi juga dalam badan-badan usaha bisnis yang berfungsi kurang baik. Karenanya, kinerja relatif dari kegiatan-kegiatan ekonomis pemerintah terhadap swasta hendaknya dinilai dalam kerangka negara dan keadaan khusus yang bersangkutan.
Lembaga-lembaga politik, seperti halnya dengan banyak lembaga ekonomi, tidak semuanya diciptakan sama. Negara-negara berbeda dalam konfigurasi kelompok-kelompok kepentingannya, sistem pemilihan. struktur birokrasi, peranan pengadilan, dan opini publik. Sulit untuk dipercaya bahwa dua pemerintahan dengan lembaga-lembaga politik yang berbeda, yang berusaha melakukan hal yang sama, akan mencapai hasil yang sama. Lagi pula, di seluruh dunia hubungan antara pasar dan negara dewasa ini sedang dirumuskan kembali. Misalnya, banyak negara di Eropa Timur telah menyadari bahwa pasar menjalankan fungsi korektif yang sangat diperlukan sehubungan dengan permintaan, harga, dan produktivitas. Pada saat yang sama, para neo-klasik tidak lagi dapat mengabaikan peranan dan negara dalam membentuk keadaan-keadaan dalam mana pasar beroperasi.
Menyadari Dilema dan Trade-off di Antara Pilihan Kebijakan
Bila suatu bangsa ingin memperbaiki daya saingnya, adalah vital bahwa program-program harus dikembangkan secara sistematis untuk menghapus kerugian-kerugian dari kebijakan publik, maupun kekurangan-kekurangan pengelolaan. Adalah tidak terlampau sulit bagi para pembuat kebijakan untuk menggunakan logika yang sederhana dan menghasilkan seperangkat kebijakan publik yang layak. Mulai dari kesadaran akan kendala-kendala dan kesempatan-kesempatan, dilanjutkan dengan merumuskan seperangkat strategi pembangunan kekayaan yang luas. Sayangnya, selama perjalanan akan dihadapi dilema dan trade-off utama di tiap simpang jalan. Masalah-masalah utama yang dihadapi para pembuat kebijakan adalah: orientasi pertumbuhan versus orientasi distribusi pendapatan; keseimbangan sektoral versus kepincangan sektoral; terapi kejut versus gradualisme: kesempatan kerja tinggi versus inflasi tinggi; kepemilikan negara versus kepemilikan swasta; perusahaan swasta besar versus UKM; intervensi versus pasar bebas; pemudahan investasi kedalam versus pengutamaan industri lokal.
Pemilihan kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan administratif sebagian dipengaruhi oleh budaya, sikap, dan nilai-nilai suatu bangsa. Umpamanya, negara-negara dengan budaya individualistis mungkin akan memilih kebijakan perdagangan bebas sedangkan negara-negara dengan budaya kemasyarakatan mungkin akan memilih kebijakan yang diatur negara.
Sebagian bergantung pada tahap pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dan sebagian ditentukan oleh anugerah faktor-faktor suatu bangsa. Jadi, ketika memilih kebijakan dan tindakan administratif, para pembuat kebijakan hendaknya mempertimbangkan tidak hanya pro dan kontra dari pilihan-pilihan kebijakan tetapi juga faktor-faktor spesifik dalam watak tiap bangsa/masyarakat yang akan menentukan keberhasilan mencapai tujuan yang ditentukan.
Membangun Hubungan Bisnis-Pemerintah
Kekayaan suatu bangsa dapat dipandang sebagai jumlah kekayaan yang diciptakan oleh bisnis bangsa tersebut. Dalam perekonomian pasar, perusahaan-perusahaan menghasilkan kekayaan dengan menciptakan tambahan nilai global, yang kemudian akan dibagi sebagai upah yang lebih tinggi kepada pekerja, dividen lebih tinggi bagi para pemegang saham, investasi kembali yang lebih tinggi bagi perusahaan, dan penghasilan pajak yang lebih tinggi bagi negara, dan juga akan menciptakan pekerjaan bagi usaha-usaha bisnis di sepanjang industri-industri terkait dan pendukung. Proses penciptaan kekayaan ini adalah hakiki dalam tiap perekonomian pasar, dan peranan dari pelaku bisnis adalah untuk memanfaatkan mekanisme-mekanisme ini.
Pembangunan ekonomi mensyaratkan kerjasama antara bisnis dan pemerintah. Berdasar tradisi, masing-masing kelompok ini telah memandang satu sama lain dengan penuh curiga dan sering tanpa kesengajaan. Tingkat kerja sama antara bisnis dan pemerintah sebagian dipengaruhi oleh struktur pemerintahan. Jenis dan mutu kepemimpinan di dalam sektor bisnis dan pemerintahan juga dapat mempengaruhi sifat dari hubungan bisnis-pemerintah. Kepemimpinan yang kuat dan karismatis di pimpinan puncak pemerintah dan bisnis sering menentukan nada dari komunikasi dan topik-topik mana yang dicantumkan dalam agenda kebijakan.
Hubungan antara bisnis dan pemerintah juga dipengaruhi oleh kekuatan relatif dari kedua sektor tersebut. Bisnis mungkin dapat membangun hubungan kerja sama dengan pemerintah bila kredibilitas relatifnya tinggi. Bila pemerintah bersifat tanggap, mampu dan kuat secara elektoral, dengan oposisi yang terbagi, maka bisnis akan memelihara hubungan yang dekat sebagai investasi politik yang berkelanjutan. Sebagai alternatif, bila pemerintahnya tidak kuat, atau bila siklus pemilihan berjangka pendek dan persaingan yang kuat di antara partai-partai membuat hasil politik tidak pasti, maka bisnis cenderung kembali ke sikapnya yang berhati-hati dalam kontak hariannya dengan pemerintah.
Dengan pemikiran yang sama, bisnis dapat juga terpecah atau tidak memiliki kredibilitas umum. Misalnya, bisnis telah dikecam karena tidak sejalan dengan keprihatinan masyarakat tentang lingkungan. Bagaimanapun, kolaborasi yang sehat antara pemerintah, bisnis, universitas dan unsur-unsur masyarakat madani lainnya merupakan kunci keberhasilan membawa masyarakat menuju cita-cita bersama.

KESIMPULAN
Masalah yang dihadapi bangsa-bangsa saat ini adalah tingkat hidup yang rendah, masalah pertumbuhan penduduk yang tinggi secara absolut, masalah keterbatasan lapangan pekerjaan, masalah prasarana. Adapun faktor-faktor strategis yang membuat bangsa-bangsa lebih cepat berkembang adalah struktur kompetitif global, kekuatan dan kecenderungan global, kemampuan suatu bangsa. Dalam upaya mencapai keunggulan yang berlanjut, maka kebijakan strategis yang perlu dianut meliputi kebijakan kebijakan investasi, kebijakan industri, kebijakan perdagangan. Di samping itu setiap bangsa juga perlu merumuskan kebijakan makroekonomi, kebijakan infrastruktur dan kebijakan kerangka kelembagaan.
Selanjutnya dalam mengimplementasikan kebijakan-kebiajkan tersebut, maka setiap bangsa perlu menilai kekuatan dan kelemahan masing-masing, menyadari dilema dan trade-off di antara pilihan kebijakan yang dihadapi dan kemudian membangun hubungan bisnis-pemerintah yang baik. Sinergi anatara pemerintah dan swasta akan menentukan apakah negara itu akan dapat berjaya dibandingkan negara lain atau tidak.

–o0o—

DAFTAR PUSTAKA
Kotler, Philip et.al.; Pemasaran Keunggulan Bangsa (The Marketing of Nations), 1997
Yamazawa, Ippei and Amakawa, Naoko; Development Strategies Toward the 21st Century, 2002

[1] Sumber utama makalah ini adalah Kotler (1997), Pemasaran Keunggulan Bangsa.
[2] Kini India dan Cina mulai memasuki jalur pembangunan cepat, masing-masing menunjukkan laju pertumbuhan tahunan yang tinggi, China misalnya diatas 10%/tahun selama bertahun-tahun.
[3] Di Indonesia saat ini, jaringan jalan bukan hanya tidak mencukupi, tetapi tingkat pemeliharaannya pun tidak memuaskan. Kereta api, yang merupakan sarana pengangkutan yang penting, belum cukup dikembangkan di luar Jawa.
[4] Konsep balanced scorecard yang telah dikembangkan oleh berbagai perusahaan swasta dan juga oleh pemerintah di AS dapat diterapkan di manapun termasuk di negara kita. Hal ini akan memudahkan perencanaan, implementasi, dan pengawasan oleh para pembuat kebijakan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: